Sejarah Konflik di wilayah Kota Parepare
Pada tahun 2004 sampai dengan 2005 di Media Cetak
(ParePos) diberitakan bahwa Pemerintah Kota Parepare bahwa tapal
batas sesungguhnya merupakan dari sejarah lahirnya Kota Parepare
itu sendiri pada tahun 1963 saat A. Mannaungi menjabat Walikota
Parepare memberikan sebagian wilayahnya pada 3 negara tetangga
yakni Kabupaten Sidrap, Pinrang dan Barru. Menurut Topografi Daerah
Militer (TOPDAM) bahwa sesungguhnya daerah Parepare sangat luas
dibanding saat ini.
Sementara menurut hasil wawancara kami dengan salah satu
tokoh masyarakat di Kabupaten Barru (Bapak Abd. Razak) pada waktu
itu telah ditetapkan bahwa batas wilayah Parepare – Barru adalah di
daerah Tonrangeng (sungai Karajae Sumpang Minangae) diberikan
tanda-tanda berupa kayu oleh masyarakat Kabupaten Barru tapi yang
terjadi waktu itu masyarakat Parepare tidak setuju bahkan tanda-tanda
tersebut dibuang ke Sungai Karajae dengan alasan wilayah Parepare
lebih luas tidak hanya sampai di Tonrangeng tapi sampai di daerah
Lumpue yang berbatasan dengan Desa Bojo.
Menurut DPRD Kota Parepare ada beberapa upaya pemerintah
untuk menyelesaikan konflik tapal batas saat ini dengan difasilitasi oleh
Pemerintah Provinsi bahwa dengan adanya pernyataan Pemerintah
Kota Parepare yang disuarakan oleh DPRD tentang wilayah-wilayah
tapal batas Parepare yang selama ini masuk kedalam kabupaten
tetangga telah ada kesediaaan Kabupaten Pinrang mau saja
memberikan wilayahnya yang penting pemerintah Parepare dapat
mengkompensasi fasilitas public yang ada di wilayah tersebut seperti
gedung sekolah, Puskesmas dan lain-lain. Lain halnya dengan
Kabupaten Barru, masyarakat yang ada diwilayah perbatasan sangat
setuju dengan masuknya desa Bojo di daerah pemerintahan kota
Parepare dan pemerintah Kabupaten Barru tidak mempersalahkan hal
tersebut. Lain halnya dengan sikap dan pernyataan dari Pemerintah
Kabupaten Sidrap bahwa belum ada kesepakatan antara pemerintah
Kabupaten Sidrap sendiri dengan Kota Parepare karena kabupaten
Sidrap belum sepakat dengan daerah perbatasan yang
sesungguhnya.
Hanya saja permasalahaan yang terjadi di wilayah perbatasan
masyarakat masiih bingung dengan nasib administratif mereka, apalagi
hal ini diperparah dengan sikap acuh dari masing-masing kabupaten
terhadap perkembangan pembangunaan infrastruktur di daerahnya,
seperti penerangan jalan di perbatasaan Pinrang tidak lagi
diperhatikan dengan alasan toh nanti akan masuk kawasan Parepare
sehingga daerah tersebut sangat rawan terjadi kecelakaan.
Sampai saat ini belum ada upaya yang riil tentang upaya
penyelesaian bagi pemerintah kota Parepare sendiri dan 3 kabupaten
lainnya.
0 komentar:
Post a Comment
Nah apa komentar anda?